Bahan UAS Makro Ekonomi sem 4 tahun 2014 (Pak Eri Haryanto)

 Makroekonomi

Soal – Soal :

1.       Jelaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

2.       Masalah Dalam Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Dalam Mengatasi Hal Tersebut

3.       Menjelaskan Tentang Fungsi Utama Bank Sentral

4.       Dampak Buruk Pengangguran, Kebijakan Dalam Mengatasi Pengangguran

5.       Faktor Pendorong globalisasi, Kebijakan Proteksi Dalam Menghadapi Globaliasi

6.       Bagaimana Pendapat Anda Tentang Globaliasi Mengenai Indonesia Saat Ini, dan Sarannya Apa ?

Jawab :

1.       Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

2.       Permasalahan Pokok Pembangunan Ekonomi : “Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok pembangunan ekonomi dan merupakan perhatian utama dalam pembangunan ekonomi”

Keijakan Dalam Mengatasai Pembangunan Ekonomi :

-          Kekuatan dari dalam (indegenous force)

-          Mobilitas faktor-faktor produksi

-          Akumulasi kapital

-          Kriteria dan arah investasi

-          Penyerapan kapital dan stabilitas

3.       Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral.

Adapun peran dan fungsi Bank Sentral secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sebagai Agen Fiskal Pemerintah (Fiscal Agent of Government).

Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan aset-aset keuangan milik pemerintah.

Sebagai Bank bagi Bank (The Banker’s Bank).

Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas (lender of the last resort).

Sebagai Penentu Kebijakan Moneter (Monetary Policy Maker).

Untuk menjalankan fungsinya, Bank Sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga.

Melakukan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Perbankan.

Bank Sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenaan dengan fungsinya tersebut, Bank Sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap rasio kecukupan modal (Capital Asset Ratio/CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan jaminan pemberian kredit.

Penanganan Transaksi Giro.

Bank Sentral berperan dalam mengefisienkan kegiatan – kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antarbank, antar wilayah, bahkan antar negara.

Melakukan Riset-Riset Ekonomi (Economic Research).

Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan Riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

4.       Ada dua aspek akibat buruk pengangguran yaitu :

-          Akibat buruk atas kegiatan perekonomian

o   Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran

o   Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang

o   Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan  ekonomi

-          Akibat buruk atas individu dan masyarakat

o   Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan

o   Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan

o   Pengangguran menimbulkan  ketidakstabilan sosial dan politik

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran:

Tujuan bersifat ekonomi

—  Menyediakan lowongan pekerjaan

—  Meningkatkan taraf  kemakmuran masyarakat

—  Memperbaiki pembagian pendapatan

Tujuan bersifat sosial dan politik

—  Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga

—  Menghindari masalah kejahatan

—  Mewujudkan kestabilan politik

5.       Globalisasi adalah kondisi dunia yang meng-global, dimana terjadi peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia (melalui perdagangan , investasi , perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain) sehingga menembus batas-batas antarnegara (borderless world)

Faktor Pendorong Globalisasi :

ü  Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang semakin canggih menimbulkan mobilitas dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang semakin cepat. Adanya satelite, handphone, internet maupun pesawat terbang mempercepat mendapatkan informasi lebih mudah.

ü  Terbukanya Sistem Perekonomian Negara

Adanya perdagangan bebas baik dalam bidang perdagangan, produksi maupun investasi keuangan telah memaksa tiap negara untuk menerima dan memasarkan produknya ke semua negara di dunia tanpa ada lagi proteksi dari negara sehingga nanti produk-produk negara lain akan mudah didapat. Ketergantungan antar negara dalam pembuatan, distribusi sampai pemasaran akan semakin kuat.

ü  Liberalisasi Keuangan Internasional

Mengglobalnya keuangan dunia sangat terkait dengan perdagangan dunia yang menimbulkan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian dan keuangan antar negara. Pemilik modal besar, setiap saat dapat memainkan modalnya dari negara satu ke negara lainnya, sehingga dapat menimbulkan krisis bagi negara yang modalnya diambil oleh investor. Contohnya di negara Indonesia krisis moneter pada tahun 1997.

ü  Dorongan Untuk Perpindahan Antar Negara

Semakin besarnya keinginan penduduk dunia untuk melakukan perjalanan atau travelling ke luar negara karena didorong oleh keperluan bisnis dan keperluan lainnya. Hal ini akan mengundang para investor dari negara lain untuk menanamkan modalnya di negara yang sedang berkembang tersebut. Akhirnya mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing oleh penduduk asli dan diterima dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan Proteksi Dalam Menghadapi Globaliasi

1. Kebijakan Tarif

2. Kebijakan Non Tarif

Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean (suatu daerah geografis dimana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai/bea pabean

Non Tarif Hambatan masuk dan atau keluarnya barang dan jasa dari dan ke dalam suatu negara tanpa penggunaan tariff atau pajak tertentu, biasanya lebih bertujuan untuk melindungi(protectionism), karena tidak memberikan pemasukkan bagi negara dapat berupa: kuota impor dan kuota ekspor

Ada beberapa tujuan penting dari proteksi:

a)      Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran.

b)      Mendorong perkembangan industri baru (infant industry)

c)       Mendiversifikasikan perekonomian

d)      Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu

e)      Memperbaiki neraca pembayaran

f)       Menghindari dumping

g)      Menambah pendapatan pemerintah

DIRECT PAYMENT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Tanah Indonesia adalah tanah yang kaya sumber daya alam. Tersebar dari ujung timur di Merauke hingga ujung barat di Sabang. Namun sangat disayangkan, masyarakat yang hidup di atasnya masih banyak yang masuk dalam garis kemiskinan. Data BPS menyatakan bahwa masyarakat miskin mencapai angka 11 juta jiwa dan masyarakat rentan miskin mencapai angka 70 juta jiwa. Angka tersebut bukanlah angka kecil yang bisa diabaikan. Dari sebab inilah pemerintah melakukan upaya untuk menanggulanginya dengan memberikan bantuan-bantuan berupa uang tunai.

            Pemerintah dalam setiap periode memberikan bantuan-bantuan dengan nama beragam. Salah satu bantuan yang kini diterapkan adalah Kartu Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan KKS. Di beberapa negara lain juga menerapkan bantuan seperti yang diterapkan di Indonesia dengan negara Brazil sebagai negara pelopor. Bantuan berupa dana tunai  di Indonesia yang selalu berganti nama menyebabkan sulitnya mencari rujukan Undang-Undang karena berbedanya sistem yang dioprasikan pada setiap periode. Pemberian KKS kepada masyarakat miskin agaknya tidak selalu membawa dampak yang baik dalam jangka panjang. Hal ini bisa dilihat dari fakta masyarakat yang kian malas karena telah bergantung pada dana KKS tesebut. Dana dari KKS yang digunakan secara konsumtif juga akan menumbuhkan mental tidak produktif. Dana tunai lebih baik diberikan pada lansia yang pastinya sudah tidak mampu bekerja. Sedangkan masyarakat yang masih termasuk dalam usia produktif hendaknya diberikan lapangan pekerjaan. Kemalasan dan ketergantungan yang terbentuk merupakan sifat yang dicela oleh islam.

            Pada tahun 1848 di Jerman, ada seorang tokoh sosialis yang menjabat sebagai walikota tengah diliputi kesulitan karena terjadi permasalahan kelangkaan makanan pokok. Sang walikota memikirkan cara untuk menuntaskan kekurangan pangan tersebut. Akhirnya dia memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah pabrik roti yang kemudian roti-roti itu akan dibagikan kepada seluruh penduduk sehingga masalah kekurangan pangan akan selesai. Masalah kekurangan pangan memang terselesaikan, namun jumlah penduduk yang mengantri untuk menerima roti tersebut bukan berkurang melainkan sebaliknya. Sang walikota kemudian menyimpulkan bahwa masalahnya berakar pada ketergantungan sedekah, ketergantungan politik dan rentenir. Oleh karena itu akhirnya ia mendirikan sebuah koperasi.

            Islam memberikan solusi untuk mengurangi kemiskinan dengan pengoptimalan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). Zakat yang merupakan rukun islam tentu memiliki nilai ibadah sehingga akan selalu menjadi wajib bagi yang telah memenuhi syaratnya. Zakat juga berperan sebagai karakter politik yang artinya meskipun seluruh masyarakat di sebuah negara sudah kaya, namun zakat tetap perlu ditunaikan karena nilai ibadah yang dikandungnya. Dengan hal ini, maka kesejahteraan akan tercipta sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz.

             Dana dari KKS tidak seluruhnya membawa dampak negatif. Dalam jangka pendek, keputusan pemerintah ini cukup membantu. Indikator yang menyebabkan pemerintah memberikan KKS bisa dilihat pada UUD pasal 34 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Bentuk bantuan ini mungkin memang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Penyebabnya adalah sistem distribusi dari dalam keluar atau dari wilayah terdekat ibu kota yang dilanjutkan wilayah sekitarnya dan seterusnya. Bantuan yang berbentuk dana ini tidak akan pernah lepas dari oknum yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan.

            Kebijakan pemerintah berupa pembagian dana KKS memiliki dampak positif dilihat dari perannya yang terlihat dalam jangka pendek dengan segala kekurangannya. Namun dampak jangka panjang  yang ditimbulkan adalah sebaliknya. Agaknya Indonesia perlu bercermin pada beberapa negara lain yang menerapkan bantuan bersyarat yang mana bantuan dana yang diberikan disertakan syarat sebagai pengendali agar tidak terpakai untuk hal-hal yang sia-sia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, masyarakat perlu menghindari sifat malas dan bergantug pada orang lain, karena tangan di atas akan selalu lebih baik dari tangan di bawah.

Editor: Istiqomah IEI 13_ Research club Tazkia Sharia Economic Department

Upah Buruh Dalam Perspektif Islam

                Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh atau yang sering disebut sebagai “ mayday  “. Buruh sebagai pekerja merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi perusahaan. Tetapi apresiasi terhadap peran buruh tersebut masih belum seimbang. Sering kali masyarakat mendengar aksi buruh untuk menuntut beberapa hal kepada perusahaan. Diambil dari kebijakan memotong subsidi BBM Konsekuensinya, maka serikat buruh meminta upah minimum regional ditingkatkan. Termasuk tuntutan-tuntutan lain yang berjumlah sepuluh poin berupa :

1.       Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30% dan revisi KHL menjadi 84 item

2.       Tolak penangguhan upah minimum

3.       Jaminan-jaminan pensiun wajib

4.       Jalankan jaminan kesehatan dengan mencabut permenkes No. 69

5.       Hapus outsourcing

6.       Sahkan RUU PRT

7.       Cabut UU OrMas ganti dengan RUU perkumpulan

8.       Angkat pegawai honorer menjadi PNS

9.       Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh

10.   Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi

Ke 10 tuntutan itu dalam realisasinya hanya poin pertama saja yang mendapat perhatian khusus dan ironisnya jumlah yang direalisasikan tidak sesuai tuntutan yang diminta oleh serikat pekerja. Buruh merupakan salah satu faktor penting dari proses produksi sehingga penentuan upah menjadi determinan koefisien produktifitas pekerja. Indonesia bahkan dunia mengenal upah minimum bagi buruh sejak tahun 1978 di mana terjadi krisis moneter di seluruh dunia. Terlepas dari tuntutan-tuntutan dari serikat pekerja juga permulaan lahirnya  penulis ingin melihat penentuan terhadap upah dari perspetif ekonomi islam.

Perspektif Ekonomi Islam

                Dalam ajaran islam. Penentuan upah memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun bila disandarkan pada pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu seperti Ibnu Taimiyah Rahimahullah bahwasannya perlu adanya harga yang adli baik dari sisi perniagaan maupun pengupahan dimana harga atas pekerjaan seseorang sesuai dengan seberapa banyak energi yang dia keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah dilandaskan pada hadis Nabi “ berikan kepada seorang pekerja sebelum kering keringatnya”(H.R Ibnu Majah)

                Dilihat dari perspektif negara, maka syariat islam mengharuskan negara untuk menciptakan kesejahteraan, serta mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Karena itu kebijakan dan program negara haruslah berorientasi pada penigkatan daya beli (Puchasing Power Parity) masyarakat miskin, termasuk bagaimana mentransformasi kelompok mustahik zakat menjadi muzzaki. Upah sebagai sumber kehidupan keluarga sudah semestinya diatur dengan sedemikian rupa agar tidak terjadi kedzaliman. Baik dari sisi bearan, penentuan waktu, kesesuaian kesepakatan, serta kehalalannya.

                Oleh karena iu Rasul memberi contoh bagaimana memberi upah yang banyak. Jikalau penerima upah melaksanakan tugasnya dengan baik (Sesuai target) maka rasul memberikan upah yang disepakati. Jikalau tidak memenuhi target maka rasul membuat perhitungan seperti melihat keadaan keluarganya, kesehatannya dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan inilah yang tidak ada dalam konteks indonesia saat ini. Menyamaratakan seluruh upah pekerja dengan hrga yang sama di suatu wilayah.

                Dari sini kita melihat perbedaan yang mendasar antara konteks keislaman dan realisasinya di Indonesia.  Yakni islam melihat upah sebagai konsep moral dan kemanuasiaan. Upah dalam islam tidak hanya sebatas materi tapi juga dimensi akhirat.

Club Riset

14 April 2015

Galeri Foto Bedah Skripsi